Home / berita umum / KPU Langgar Putusan MK

KPU Langgar Putusan MK

KPU Langgar Putusan MK – KPU ngotot bakal memberlakukan ketentuan yang melarang eks narapidana untuk nyaleg. Walau sebenarnya, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan dengan prasyarat spesifik. Semuanya warga negara, termasuk juga instansi negara disuruh patuh putusan MK.

” Ketetapan yang ditata dalam Ketentuan KPU (PKPU) itu tidak mematuhi hak konstitusional warga negara seperti ditanggung oleh konstitusi lewat Clausal 28J ayat (2), Putusan MK Nomer 42/PUU-XIII/2015 serta UU Nomer 7 Th. 2017 perihal Penentuan Umum, ” kata pakar hukum tata negara dari Kampus Udayana Bali, Jimmy Usfunan, Minggu (24/6/2018).

Dengan cara filosofis, pembatasan hak asasi manusia cuma bisa dikerjakan dengan kesepakatan rakyat tersebut lewat wakil-wakilnya. Hingga perihal ini pula yang menimbulkan konstruksi Clausal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan :

” Dalam menggerakkan hak serta kebebasannya, tiap-tiap orang harus tunduk pada pembatasan yang diputuskan dengan undang-undang……. “

” Lalu supaya melindungi hak konstitusional warga negara serta tak dibatasi dengan cara sewenang-wenang oleh pembentuk UU, terutama tentang pembatasan hak politik telah ada Putusan MK Nomer No. 42/PUU-XIII/2015, yang konstruksi ketentuannya dibarengi Clausal 240 ayat (1) UU Pemilu, ” tutur Jimmy yang tengah berada di Fraknfurt, Jerman manfaat ikuti short course perihal hukum ketatanegaraan ini.

Diluar itu, dalam hukum positif yakni Clausal 76 ayat (3) UU Pemilu mengutamakan ketentuan KPU diundangkan. Oleh karenanya, sikap KPU yang memaksakan PKPU berkenaan larangan eks koruptor/napi nyaleg tanpa ada pengundangan dinilai tunjukkan ketidaktaatan pada system hukum yang ada.

” Kewenangan apa yang dipunyai oleh KPU hingga mencabut hak konstitusional warga negara? Terlebih aksi itu nyata-nyata bertentangan dengan Putusan MK serta undang-undang yang ada, ” pungkas Jimmy menyatakan.

About admin